PEMERINTAHAN DIKTATOR PHIBUN SONGRAM

Pada saat bangsa Filipina dilanda kemelut dan menunjukkan perasaan simpati kepada Cory, rakyat mulai membicarakan dirinya sampai namanya menjadi buah bibir setiap harinya. Cory serta-merta mencapai puncak kepopulerannya pada bulan Desember dan bulan Januari 1986, menyamai kepopuleran Presiden Marcos.

Banyak orang yakin kehadiran Cory dan usaha mengorbitkannya menjadi presiden merupakan udara segar yang diharapkan membersihkan udara politik yang sudah kotor. Suaranya yang pertama menentang Marcos merupakan suara baru dengan tema perjuangan yang lama, yang pernah dilancarkan oleh suaminya; keadilan, kedamaian, dan kebebasan. Rakyat mulai menoleh kepadanya secara serius sebagai tokoh yang kuat dan diharapkan dapat meruntuhkan kekuasaan Marcos. Cory menegaskan bahwa rakyat sudah sangat menderita dan bosan terhadap Marcos dan semakin lama semakin menderita, karena itu mereka harus bangkit untuk pertama kali menggulingkan pemerintahan yang sekarang.

Hampir semua pengamat politik dan pengamat hukum di Manila merasa yakin dengan kekuatan yang dimilik Marcos. Kematangan politik yang dimiliki Marcos khususnya dalam mengendalikan pemerintahan dan pengalamannya dalam bidang hubungan luar negeri, dianggap sebagai kekuatan yang menentukan. Faktor lainnya antara lain basis politiknya yang dianggap kuat di daerah setelah selama 30 tahun terjun dalam karir politik.

Satu-satunya kelemahan Marcos yang paling menonjol dalam  menghadapi pemungutan suara adalah kesehatannya. Kelemahan yang lain yaitu penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi oleh para pengamat dianggap sebagai kelemahannya. Wibawa Presiden Marcos juga semakin merosot dalam pandangan masyarakat Filipina dan masyarakat internasional.

Sebagai janda Benigno Aquino, Cory mendapat simpati masyarakat karena kematian suaminya dianggap sebagai korban kekejaman pemerintahan Marcos. Kekuatan lain yang dimiliki Cory adalah dukungan Gereja Katolik. Dukungan yang diberikan adalah dalam bentuk nyata (turut mengorganisir massa untuk pencalonan Cory).

Tanggal 8 Februari 1986, situasi politik yang mewarnai perhitungan suara hasil pemilu mulai kacau. Di satu pihak pemimpin oposisi calon Presiden Cory Aquino hari Sabtu pagi mengumumkan dirinya sebagai pemenang atas Presiden Marcos. Sementara itu, Cumelec (Komisi Pemilihan) mengumumkan, pasangan Marcos-Talentino unggul lawan pasangan Cory-Laurel. Angka yang diumumkan Namrei selalu berbeda.

    Tim Amerika Serikat yang diketuai oleh Richard Lugar dan tim Multinational yang diketuai Jhon Home menyimpulkan bahwa Marcos secara sistematis telah memanipulasi perhitungan suara. Marcos melakukan kecurangan – kecurangan politik.

Dari Batasan ke People Power

Melalui Batasan Pembansa perjuangan sudah jelas gagal. Batasan Pembansa dalam kenyataan adalah alat rezim diktator Marcos. Lembaga ini tidak punya peranan lain kecuali mengesahkan kehendak penguasa. Inilah salah satu ciri kediktatoran di bawah Marcos menurut tuduhan oposisi. Menyadari bahwa melalui Batasan Pembansa perjuanagan sudah tidak mungkin diwujudkan, pihak oposisi mengambil langkah melalui People Power.

Terbunuhnya Javier

Aksi-aksi protes menentang Marcos terus berkecamuk, intimidasi, pembunuhan, dan aksi-aksi kekerasan lainnya berjalan terus. Tokoh muda, pemimpin oposisi, manajer kampanye Urido untuk daerah Visayas Barat, Evelio Javier ditembak mati pada tanggal 11 Februari. Jvier ditembak mati di depan gedung parlemen provinsi di San Jose. Bagi calon Presiden Cory kematian Javier membangkitkan kembali kesedihannya ketika suaminya terbunuh.

Cory mengatakan bahwa Javier dibunuh ketika keluarganya masih berada d AS. Demonstrasi maupun protes tidak henti-hentinya lagi di Manila. Setelah kematian Javier dan setelah Marcos diumumkan sebagai pemenang pemilu oleh Batasan Pembansa.

Dewan Negara atau Pemerintahan Koalisi

Cory mendesak Presiden Marcos segera mengundurkan diri dan Cory menolak gagasan untuk membentuk sebuah pemerintahan koalisi. Cory dan Salvador Laurel menegaskan bahwa mereka menolak gagasan pembentukan pemerintahan koalisi bersama Marcos seperti yang dianjurkan Washington. Menurut Cory, satu-satunya jalan terbaik untuk memelihara kepentingan bangsa, Marcos harus mundur. Jika tidak, krisis politik akan memuncak. Bagi pihak oposisi, tidak ada jalan lain kecuali menggunakan People Power.

Pemenang sebenarnya dari pemilu akan dibuktikan melalui popularitas mereka di kalangan masyarakat. Untuk itu Cory bertekad menyelenggarakan suatu rapat raksasa sebagai tempat yang pantas baginya menyatakan dirinya sebagai presiden. Pada tanggal 16 Februari Cory dan Laurel menerima petisi dari sekitar 2,5 juta penduduk Filipina yang terkumpul di taman Rizal, yang menuntuk Cory dan Laurel diumumkan sebagai presiden dan wakil presiden Republik Filipina. Pukul empat sore, Cory dan Laurel mengumumkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Filipina, hanya sehari setelah Presiden Marcos dinyatakan sebagai pemenang pemilu secara konstitusional.

REVOLUSI RAKYAT

Dalam situasi krisis di Filipina tanggal 22 Februari 1986, tentu saja ada orang yang mengemukakan pandangan untuk mencari jalan keluar. Seorang polisi, yang tidak disebut namanya, yang mengunjungi Jenderal Ramos dan Enrile di Camp Crame mengusulkan agar dibentuk sebuah pemerintahan junta militer. Akan tetapi Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrile rupanya berpendirian lain. Dia mengatakan, “Kekuatan tidak pada kita (maksudnya kaum militer), tetapi di tangan rakyat yang berkumpul di luar sana (di luar Camp Crame). Berapa lama kita dapat bertahan apabila kita tidak memberikan Cory kepada mereka?” ketika ditanya mengenai popularitas yang dibuat-buat orang antara Cory dengan Menteri Enrile dan Ramos, Cory menjawab, bahwa dia tidak bersaing dalam pertarungan popularistas.

Revolusi yang berlangsung di Filipina merupakan tindak lanjut dari apa yang diumumkan oleh Cory pada tanggal 16 Februari 1986 di lapangan Luneta dan Rizal Park. Sehari setelah Marcos diumumkan oleh Batasan sebagai pemenang dalam pemilu 7 Februari 1986, Cory dan Laurel melancarkan kampanye yang dinamakan people disobedience (pembangkangan) yang bertujuan menggulingkan Presiden Marcos dari kekuasaannya. Para pakar politik di Filipina tidak menulis lain kecuali mengikuti istilah yang diberikan oleh Jenderal Ramos “revolusi rakyat”. Revolusi Rakyat berakhir hari Selasa (25 Februari 1986) dengan proklamasi dan pelantikan Presiden Cory Aquino, setelah menggulingkan Preseden Marcos dan memaksanya mengasingkan diri ke luar negeri.

Apabila usaha menggulingkan Marcos ini dapat digolongkan sebagai revolusi, maka bentuk revolusi tersebut kiranya cocok dengan tipe pertama revolusi yang dilukiskan Verkuyl, sebagai perlawanan yang pasif (resistestia passiva)”. Perlawanan pasif ialah bentuk revolusi yang tidak menggunakan kekerasan militer, tetapi perlawanan terhadap pemerintah yang dinyatakan sebagai boikot, protes diam secara besar-besaran, melakukan pemogokan dan sebagainya. Di berbagai negeri perlawanan pasif itu pernah dilancarkan, seperti di Asia telah terkenal perlawanan pasif yang dilancarkan oleh Mahatma Gandhi dalam perjuangannya melawan diskriminasi ras di Afrika Selatan, dan di India dalam perjuangan melawan kolonialisme Inggirs. Gandhi menamakan prinsip yang dianutnya achimsa, artinya tanpa kekerasan.

Prinsip inilah yang dilancarkan Cory dalam aksi menumbangkan rezim Marcos. Ia yakin bahwa Marcos telah menipunya dalam pemilu 7 Februari. Keyakinan seperti ini bahkan bukan hanya ada pada dirinya, tetapi juga pada diri Menteri Pertahanan Enrile dan Jenderal Ramos. Cukup menarik, bahwa Cory menjadi amat populer dan mendapat sambutan hangat di mana-mana, padahal secara formal dia tidak memenangkan pemilu. Rakyat yang menyangsikan kejujuran pemerintah, menyatakan petisi berisi keyakinan kuat mereka bahwa Cory-lah yang memenangkan pemilu. “Demonstrasi Kemenangan” (Victory rally) yang dilancarkan di Rizal Park merupakan proklamasi rakyat yang menegaskan Cory adalah pemenang yang sah dalam pemilu Februari tersebut. Demonstrasi yang dihadiri tidak kurang dari 2,5 juta penduduk Manila itu mewakili keyakinan masyarakat bahwa C. Aquino adalah Presiden Terpilih Filipina.

Dalam kesempatan kampanye Civil Disobedience ini, Cory dalam pidatonya yang berlangsung selama 20 menit mengatakan, bahwa dia tidak menganjurkan revolusi dengan kekerasan, tetapi menganjurkan Civil Disobedience untuk menumbangkan rezim Marcos. Tidaklah baik melancarkan revolusi dengan kekerasan. Ini berarti perlawanan aktif terhadap kejahatan melalui cara-cara damai. Dia menganjurkan Hari Protes Nasional dilancarkan pada hari pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Presiden Marcos pada tanggal 25 Februari; semua orang behenti bekerja, berhenti sekolah, dan berhenti kuliah untuk memperlihatkan kepada Marcos bahwa bangsa Filipina tidak bersamanya.

Di antara aksi protes yang dianjurkan itu termasuk aksi boikot terhadap bank-bank, baik milik “kroni-kroni” Marcos maupun milik pemerintah; memboikot dan melumpuhkan media massa milik para kroni Marcos, khususnya Maharlika Broadcasting System (MBS saluran-4), surat kabar bulletin Today, Daily Ekspress, Time Journal dan People’s Jounal; memboikot perusahaan-perusahaan San Miguel Corporation dan Rustan’s Departement Store.

Civil Disobedience, karenanya kata juru bicara Presiden Cory Rene Sauisang, dalam tulisannya Civil Disobedience an idea whose time has come, kurang lebih sama dengan kekuatan, karena bentuknya adalah perlawanan tanpa kekerasan. Cory benar-benar tenggelam dalam drama cinta dengan rakyat Filipina. Kemana saja ia pergi, pawai panjang akan selalu mengikutinya dan memuji-mujinya; memandikannya dengan serbuk kertas kuning dan merayunya dengan pekikan : Cory, Cory, Cory!

Rakyat Filipina dan Cory juga mendapat dukungan moral dari Paus Joanes Paulus II. Kecuali mengirimkan telegram kepada Cory, Sri Paus juga menyampaikan pidato kepada 1.000 demonstran Filipina yang berkumpul di lapangan Santo Petrus 16 Februari 1986 di Vatikan. “Pikiran saya selalu bersama Filipina dan rakyatnya tercinta yang hidup pada saat-saat yang sulit.” Kata Johanes Paulus II.

Semua organisasi mendukung seruan Cory yang dikumandangkannya pada tanggal 16 Februari. Organisasi yang menamakan diri Bagong Alyanang Makabayan di bawah pimpinan tokoh tua bekas senator Lorenzo Tanada, yang selama tiga bulan aktif berkampanye untuk terpilihnya Cory, langsung menyambut seruan Cory dan mengajak pemogokan di kantor-kantor pemerintah.

Landasan Pemerintahan Cory

Dari aksi-aksi massa yang dilancarkan oleh rakyat di berbagai daerah dan di Metero Manila, tampak bahwa rakyat Filipina yakin Cory-lah pemenang pemilu tanggal 7 Februari itu. Seperti dikemukakan oleh Rektor Universitas Savier dalam pidatonya yang disampaikan dalam rangka kampanye Peaceful Civil Disobedience, 12 Februari 1986, bahwa dalam pertarungan yang tidak sebanding antara David dan Goliath (Cory dan Marcos), rakyat Filipina dengan tegas menyatakan keinginan tampilnya seorang pemimpin baru.

Walaupun terjadi pembelian suara secara besar-besaran, pengerahan anggota militer untuk melancarkan intimidasi dan teror, khususnya di daerah-daerah pedesaan, penyalahgunaan uang pemerintah dan kekuasaan, pemaksaan guru-guru sekolah dan pegawai pemerintah mendukung Marcos, tidak diberikannya kesempatan kepada Cory menggunakan media massa resmi dan lain-lain menjadikan Cory dianggap telah dipilih oleh rakyat sebagai presiden baru. Namfel yang mengamati jalannya penghitungan suara 7 Februari memang yakin hasil perhitungan suara nasional yang dilakukan oleh Batasan Pembansa (Parlemen) tidak mencerminkan suara yang sebenarnya rakyat Filipina.

Keunggulan yang diraih oleh Cory mungkin tidak diperkirakan karena mencakup daerah pemilihan yang hasilnya mendukung Marcos yang disahkan oleh Inspektur Pemilihan. Namfel menduga bahwa di beberapa daerah pemilihan banyak orang yang tidak berhasil menggunakan hak pilihnya. Tetapi anehnya, hasil suara yang masuk relatif tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Kemungkinan keunggulan Cory diremehkan karena keunggulan itu mewakili daerah pemilihan yang diragukan akan mendukung Marcos. Namun Namfrel berpendapat: “tidak jalan lain, kecuali rakyat sendiri secara langsung memproklamasikan Cory tanpa melalui lembaga-lembaga resmi yang dikuasai Marcos, sebagai pemenang pemilihan.”

Oleh karena itu, tidak dapat dihindarkan ketegangan yang memuncak pada hari Selasa 25 Februari 1986. Dua presiden dilantik dalam upacara yang berlainan: Cory dilantik tanpa dasar konstitusional, dan Marcos dilantik berdasarkan konstitusi tahun 1973. Cory tidak dapat dilantik berdasarkan konstitusi, karena kebenaran, Vox Populi Vox Dei (suara rakyat suara Tuhan).

Presiden Cory Aquino pada tanggal 25 Maret menandatangani suatu “Konstitusi Kemerdekaan Sementara”, yang menjamin hak-hak sipil tetapi membubarkan Majelis Nasional, yang memberinya kekuasaan politik yang sangat besar atas Filipina. Cory tidak menggunakan istilah revolusioner untuk menggambarkan pemerintahannya. Namun Menteri Kehakiman menyebutnya “revolusioner” dalam asal dan sifat, demokratis pada dasarnya terutama bersifat pendidikan.

Demokrasi Diselamatkan

Tidak dapat diragukan lagi bahwa demokrasi telah diselamatkan dari Presiden Marcos yang telah memerintah selama 20 tahun sebagai seorang diktator sejak 21 September 1972. Demokrasi diselamatkan melalui penggunaan langsung People Power yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrile dan Letnan Jenderal Ramos setelah mereka diancam akan ditahan oleh Presiden Marcos. Ketika desas-desus mengenai penahanan ini beredar, timbul pertanyaan di kalangan masyarakat Manila, yang mana diantara dua tindakan yang duluan. Apakah perintah penahanan terhadap Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrile dan Jenderal Ramos, atau pernyataan mereka yang menolak Presiden Marcos?

Janji-janji Cory dalam kampanye pemilihan umum, berangsur-angsur diwujudkannya. Dalam upacara selamatan yang berlangsung di lapangan Luneta dan Rizal Park (Minggu 2 Maret 1986), Presiden Cory mengumumkan dipensiunkannya 23 orang Jenderal yang seharusnya pensiun sejak lama sebelumnya, yang telah digunakan Presiden Marcos untuk mendukung posisinya. Selain itu, Presiden Cory juga mengumumkan pulihnya kembali Writ of Habeas Corpus, yang mengandung ketentuan dasar bagi kebebasan dan kemerdekaan bagi semua orang. Hal lain yang sangat menonjol yang diumumkannya dalam kesempatan tersebut ialah seruan rekonsiliasi dan seruannya kepada semua pihak untuk berperan serta dalam proses pembuatan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Bresnan, John. 1988. Krisis Filiphina: zaman Marcos dan keruntuhannya.Jakarta:Gramedia Pustaka Utama

Gilbert Kho. 1969. Sejarah Asia Tenggara Sejak Tahun 1500. Kuala Lumpur: Fajar Bakti SDN. BHD.

Komisar, Lucy. 1987.Corazon Aquino: The Study Of Revolution. United States: George Braziller

Gerakan perempuan di negara Islam : Studi kasus di Republik Islam Iran pasca revolusi Islam

Gerakan perempuan di Republik Islam Iran terbilang lebih maju dibandingkan negara-negara Islam lainnya

di Timur Tengah. Meski mengalami banyak hambatan mulai dari tafsir agama maupun budaya etnis serta

kebijakan pemerintah, namun kenyataannya gerakan perempuan di Iran dapat tumbuh dan berkembang,

bahkan muncul banyak tokoh¬tokoh perempuan Iran yang eksistensinya diakui masyarakat internasional.

Tesis ini mencoba mengungkap tumbuh dan berkembangnya gerakan Perempuan di Republik. Islam Iran

dan faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya gerakan Perempuan pasca revolusi Islam Iran, mulai

dari tokohnya, tuntutannya, model gerakannya, dan perubahan kebijakan pemerintah yang adil terhadap

perempuan.

Terdapat tiga (3) fase dalam menggambarkan gerakan perempuan di Iran pasca kemenangan revolusi Islam

Fase pertama, sepuluh tahun pertama pasca revolusi Islam (1979-1989)--di era pemerintahan Ayatullah

Khomeini- menghasilkan berbagai peraturan yang bias jender. Misalnya peraturan yang melarang jabatan

hakim bagi perempuan, dengan alasan wanita lebih emosional dan irasional. Pada era ini, sudah mulai

muncul oposisi gerakan perempuan Iran yang melakukan perlawanan terhadap berbagai kebijakan yang

merugikan hak-hak kaum perempuan dan korban kekerasan.

Fase 2 : Sepuluh tahun kedua (1989-1999) pasca revolusi islam terjadi perubahan terhadap berbagai

peraturan yang bias jender-peraturan tersebut secara bertahap mulai direvisi. Sehingga 11 tahun setelah

revolusi islam, pemerintah mencabut pelarangan hakim perempuan di Iran. Pada era ini, pemerintahan Iran

juga membuat kebijakan yang menjamin hak-hak reproduksi Perempuan. Perempuan Iran sudah ada yang

menjadi anggota parlemen, bahkan ada yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Hal ini tentunya

dampak signifikan dari jaminan pelaksanaan hak atas pendidikan rakyat

Fase 3 : Sepuruh tahun ketiga (1999 s.d sekarang, pada fase ini, banyak perempuan --baik secara individumaupun

berkelompok terus memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi di Iran. Mereka

yang kemudian menciptakan model gerakan perempuan di Iran. Model yang dikembangkan adalah:

Pertama, tuntutan yang diajukan kaum perempuan didominasi oleh persamaan hak-hak perempuan dan

perlindungan hak anak; kedua, tuntutan merevisi hukum keluarga di Iran karena banyak yang mengabaikan

hak perempuan dan anak-anak, terutama hukum yang berkaitan dengan perkawinan,

perceraian dan implikasinya; ketiga, menyuarakan gagasan bahwa HAM universal tidak bertentangan

dengan ajaran Islam. Hal-hal yang sudah jelas di atur dalam Al-Quran., misalnya hak waris yang berbeda

antara laki-Iaki dan perempuan, & kewajiban menggunakan jilbab, tidaklah menjadi bagian yang mereka

gugat. Inilah yang membedakan gerakan perempuan barat dengan gerakan perempuan di Iran, di Iran

gerakan perempuannya justru menyakini banyak pihak bahwa ajaran Islam dan hukurn Islam tidaklah

bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM universal.

Dalam tesis ditemukan faktor-faktor yang mendorongnya terjadi perubahan kebijakan di Iran terhadap

Perempuan dan yang secara signifikan juga telah mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya gerakan

Perempuan di Republik Islam Iran. Faktor pertama adalah meningkamya pendidikan; dan Faktor yang kedua

adalah Perubahan politik di dalam negeri karena munculnya kesadaran dan tafsir hukum Islam yang tidak di

dasari budaya patriarki. Selain itu ada temuan yang menarik, ternyata perempuan-perempuan Iran yang

terusir dari negeri Iran karena menolak kebijakan pemerintah tetap bisa berhubungan dengan organisasi

perempuan dalam negeri Iran, atau tetap bisa rnemberikan informasi berkaitan dengan perkembangan Iran.

Faktor ketiga, Munculnya tokoh-tokoh perempuan Iran yang berani melawan kondisi sosial politik dan

sosial budaya di Iran, mereka berjuang sesuai dengan latar belakang keahliannya. Toko-h¬tokoh tersebut

berupaya menegakan HAM dan demokrasi di negerinya. Faktor keempat, ada faktor lain, yaitu munculnya

kesadaran Para Mullah & pemimpin Iran bahwa ajaran Al Quran senantiasa mengikuti perkembangan jaman

dan kitab tersebutlah yang menjadi dasar islami bagi konstitusi Iran, sehingga pemerintah pun mau

melakukan telaah kembali bagi kebijakan-kebijakan pemerintahan Iran yang bias jender. Faktor kelirna,

Faktor sosial budaya masyarakat yang menghormati perempuan mulia dalam sejarab Islam, mis. putri

Rasullah SAW - Fatimah Az Zahra- dimana kemuliaan Fatimah, perilakunya yang santun, lemah lembut,

pintar, berani dan bijak, dijadikan doktrin nilai-¬nilai yang dianut masyarakat Iran dan terinternalisasi dalam

budaya masyarakat. Nilai¬nilai ini berisi ajaran agar kaum laki-laki dan perempuan saling menghargai,

menghormati, memahami hak dan kewajibannya

Revolusi Iran dan Sirkulasi Konflik Elite

Suksesnya revolusi Iran tahun 1979, yang mengakhiri sistem monarki di bawah kepemimpinan Shah Iran, bukan berarti lalu tercipta sebuah Madinat Al Fadilah atau negeri ideal nan aman sentosa versi filosof Al Farabi di Iran.
Iran pascarevolusi tak ubahnya negeri-negeri lain yang penuh dinamika dan bahkan intrik-intrik yang sering memakan anak revolusi itu sendiri.
Jika menilik gejolak politik di Iran pascapemilu presiden hari Jumat (12/6) pekan lalu, sesungguhnya sudah merupakan sirkulasi gejolak yang terus berputar sejak awal masa revolusi.
Gejolak politik di Iran yang cukup kuat pada pascarevolusi itu adalah sebuah keniscayaan akibat negara yang dibangun di atas fondasi revolusi itu diusung oleh koalisi pelangi dengan ideologi yang bertentangan dan tentunya sangat rawan konflik.
Revolusi Iran dipapah ramai-ramai oleh koalisi spontanitas yang terdiri dari kaum intelektual berbasis Islam nasionalis, kaum sekuler nasionalis, kaum Mullah (ulama), kaum Bazari (pedagang) dan bahkan kelompok kiri (Marxis). Mereka dipersatukan oleh musuh bersama, Shah Iran Reza Pahlevi.
Ketika Ayatollah Imam Khomeini hidup di pengasingan di Paris, ia dikelilingi penasihat politiknya yang sebagian besar dari kaum intelektual Islam nasionalis, seperti Abul Hassan Bani Sadr (presiden pertama Iran 1980), Mehdi Bazargan (perdana menteri pertama Iran), Ebrahim Yazdi (menlu pertama Iran), Mustafa Chamran (menhan pertama Iran), dan Sadiq Qutbzadeh (direktur radio dan televisi pertama Iran).
Rumor pun saat itu muncul bahwa arsitek dan aktor intelektual revolusi Iran adalah kaum intelektual Islam nasionalis, sedangkan kaum Mullah dan Bazari adalah penggerak dan penyandang dana massa di lapangan.
Tidak heran jika Ayatollah Imam Khomeini memberikan kepercayaan kepada kaum intelektual itu untuk menduduki semua jabatan penting pemerintahan pascaberhasilnya revolusi.
Mulai retak
Elemen-elemen pendukung revolusi mulai retak ketika sekelompok mahasiswa radikal yang didukung kaum Mullah menduduki gedung Kedutaan AS di Teheran dan menyandera para diplomatnya pada November 1979.
Mehdi Bazargan, yang menjabat kepala pemerintahan transisi pascarevolusi, mengkritik aksi penyanderaan diplomat AS itu. Konflik pun tidak bisa dihindari antara Bazargan dan kaum Mullah. Bazargan akhirnya mengundurkan diri dari jabatan sebagai kepala pemerintahan.
Itulah konflik pertama antara elemen pendukung revolusi.
Pascamundurnya Bazargan, pemerintahan diambil alih Dewan Revolusi yang didominasi kaum Mullah.
Pada Januari 1980, Iran menggelar pemilu presiden pertama dan Abul Hassan Bani Sadr menang dalam pemilu itu. Bani Sadr berasal dari kaum intelektual Islam nasionalis. Pada Maret 1980, Iran mengadakan pemilu legislatif pertama dan Partai Republik Islam (IRP) menang secara mutlak.
Bani Sadr saat itu meminta wewenang menunjuk perdana menteri (PM) dan kabinet. Namun, IRP yang didominasi kaum Mullah berusaha sedemikian rupa mereduksi kekuasaan Bani Sadr sebagai presiden.
Bani Sadr tak berdaya ketika IRP memaksanya menerima Muhammad Ali Raja’i sebagai PM. Namun, Bani Sadr menolak kompromi dengan IRP soal penunjukan anggota kabinet. Konflik Bani Sadr dan IRP pun tidak bisa dicegah. Bani Sadr akhirnya tak berdaya pula melawan IRP.
Pada 22 Juni 1981, Ayatollah Imam Khomeini atas rekomendasi IRP memecat Bani Sadr sebagai presiden dengan tuduhan berkhianat. Bani Sadr kemudian lari ke Paris.
Itulah konflik kedua antara elemen pendukung revolusi.
Sejak itu, pentas politik Iran dikuasai penuh kaum Mullah. Namun di luar dugaan pada awal tahun 1986, justru kubu kaum Mullah mulai retak, yakni antara Ayatollah Imam Khomeini sendiri dan deputi utamanya, Ayatollah Montazeri.
Pasalnya, Ayatollah Montazeri saat itu terlalu berani mengemukakan ide-ide kritisnya seperti ide amandemen konstitusi yang lebih membatasi kekuasaan absolut pemimpin spiritual atau pemimpin revolusi.
Ayatollah Imam Khomeini lalu memecat Ayatollah Montazeri sebagai deputinya, padahal Ayatollah Montazeri saat itu merupakan kandidat kuat Imam Khomeini.
Itulah konflik ketiga antara elemen pendukung revolusi.
Pada awal tahun 1990-an, mulai mengemuka cukup kuat gerakan reformis yang menyuarakan supremasi hukum dan kehidupan yang lebih demokratis di Iran. Gerakan reformis didukung kelompok Islam kiri, sisa-sisa kaum Islam nasionalis, dan mahasiswa.
Wacana politik
Wacana politik kaum reformis itu tak jauh berbeda dari wacana politik kaum Islam nasionalis pada awal tahun 1980-an. Kelompok Islam kiri sebenarnya berkolaborasi dengan kaum Mullah melawan kaum Islam nasionalis pada awal tahun 1980-an.
Namun belakangan pada tahun 1990-an, kelompok Islam kiri menggalang gerakan reformis melawan hegemoni kaum Mullah. Hal itu merupakan perpecahan keempat antara elemen pendukung revolusi.
Tak pelak lagi, diskursus politik di Iran pada tahun 1990-an diwarnai pertarungan antara kaum reformis dan kubu konservatif pro status quo.
Pertarungan itu mencapai puncaknya dalam persaingan pemilu presiden tahun 1997, yang dimenangi capres dari kubu reformis, Muhammad Khatami. Khatami dan capres Mir Hossein Mousavi dikenal sebagai pentolan Islam kiri yang menjadi motor gerakan reformis.
Akan tetapi, Khatami selama dua periode menjabat presiden, 1997-2001 dan 2001-2005, tampak tak berdaya dan gagal menjalankan program reformasinya karena mendapat hambatan dan tantangan dari kubu konservatif yang berintikan dari Pemimpin Spiritual Ali Khamenei, lembaga yudikatif, dan pengawal revolusi. Hal itu membuat para pendukung Khatami, khususnya para mahasiswa, kecewa berat.
Karena itu, pada pertengahan Juni 2003, mahasiswa kembali menggelar unjuk rasa di Teheran dan kota besar lainnya, memprotes sistem Wilayat al Fakih.
Pada pemilu presiden 2005, capres Mahmoud Ahmadinejad yang kurang dikenal saat itu secara mengejutkan mengalahkan capres gaek dan sangat populer, mantan presiden Hashemi Rafsanjani. Kemenangan Ahmadinejad saat itu diduga kuat tidak terlepas dari andil dukungan pendukung Khatami, termasuk mahasiswa.
Penampilan Ahmadinejad, yang sederhana dengan jargon politiknya yang antielite dan antikorupsi, memesona masyarakat luas di Iran, termasuk kubu reformis.
Namun, dalam perjalanan jabatannya, Ahmadinejad ternyata terlalu terkooptasi Pemimpin Spiritual Ali Khamenei dan kubu konservatif sehingga arah Iran semakin kanan dan bahkan radikal. Hal itu membawa kekecewaan para pendukung Ahmadinejad yang berasal dari elemen kubu reformis.
Itulah yang mendorong kubu reformis mengusung mantan PM Mir Hossein Mousavi menjadi capres melawan Ahmadinejad dalam pilpres hari Jumat (12/6) pekan lalu. Pertarungan dalam pilpres kali ini sesungguhnya merupakan perpanjangan dari pertarungan kubu reformis-konservatif pada tahun 1990-an.
Uniknya, dalam barisan pendukung Mousavi, kini terdapat mantan Presiden Rafsanjani dan ketua parlemen Ali Rijaie yang selama ini keduanya dikenal sebagai pentolan kubu kaum Mullah.
Diduga kuat Rafsanjani bergabung dengan kubu Mousavi karena sakit hati dengan Ahmadinejad yang mengalahkannya pada pilpres 2005. Selain itu, Ahmadinejad terakhir ini getol menuduh Rafsanjani dan keluarganya sebagai korup.
Sedangkan Ali Rijaie yang juga berambisi menjadi presiden merasa kalah bersaing dengan Ahmadinejad dalam perekrutan capres dari kubu konservatif.
Jadi, dalam kubu Mousavi terbentuk koalisi pelangi dengan motif yang berbeda-beda dan mereka dipersatukan oleh musuh bersama, Ahmadinejad.
Hal itu yang juga membuat Rafsanjani kini dalam posisi berseberangan dengan Pemimpin Spiritual Ali Khamenei, karena Khamenei cenderung mendukung dan membela Ahmadinejad.
Mousavi dengan koalisi pelanginya kini merasa percaya diri. Itulah yang mendorong Mousavi memprotes keras hasil pemilu dan menyerukan para pendukungnya terus menggelar unjuk rasa.
Sirkulasi gejolak politik di Iran yang bergulir sejak awal masa revolusi itu, baru akan terhenti, baik secara permanen atau setidaknya dalam waktu cukup panjang, bila para elite Iran mau melakukan koreksi dan menyepakati format baru tata kelola negara yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman, setelah revolusi Iran berusia 30 tahun itu.

IRAN PASCA REVOLUSI ISLAM KIPRAHNYA DI TIMUR TENGAH DAN ANCAMANNYA BAGI AS

Di awal tahun 1979, Ayatullah Ruhullah Khomeini memimpin sebuah revolusi Islam menumbangkan penguasa monarkhi, Shah Pahlevi. Kemenangan rakyat Iran ini adalah bencana besar bagi Amerika Serikat, karena hal ini sama artinya dengan kehilangan sahabat karib. Terlebih lagi pemerintahan baru yang dipimpin oleh kaum Mullah sangat anti-AS , bahkan Ayatullah Khomeini menjulukinya ”Setan Besar”. Iran memiliki arti strategis bagi AS sebagai negara penyangga untuk membendung wilayah Timur Tengah dari pengaruh komunisme Uni Soviet, dan juga untuk menjamin keamanan sekutu utamannya di wilayah kaya minyak tersebut, Israel.

Sejak berada dalam pangkuan pemerintahan Islam-Syiah, Iran mengorientasikan kebijakan luar negerinya pada penyebaran nilai-nilai revolusi Islam ke negara-negara Arab dan Islam agar kaum Muslimin bangkit melawan para penguasa yang represif (dan sekuler). Cita-cita ini terbukti dengan lahirnya gerakan-gerakan perlawanan di berbagai wilayah konflik di Timur Tengah seperti Lebanon, Palestina dan Irak, tidak lama setelah gelombang revolusi menyapu Iran.

Iran dan Konflik di Timur Tengah

Belum genap satu tahun pasca revolusi, pada September 1980 Iran harus menghadapi gempuran dari pasukan Irak. Serangan tersebut dilakukan karena penguasa Irak, Saddam Hussein (1979-2003), merasa khawatir akan masuknya pengaruh Revolusi Islam Iran ke Irak dan negara-negara Arab lainnya. Perang yang berlangsung selama delapan tahun ini membawa dampak politik yang besar di Timur Tengah, karena memecah negara-negara Arab ke dalam dua “poros”. Dua negara Arab "radikal", Libya dan Suriah, berada di pihak Iran. Langkah kedua negara ini memang sangat berani, karena Uni Soviet yang merupakan pensuplay utama persenjataannya berada di pihak Baghdad. Untuk mengimbangi poros Iran-Libya-Suriah, negara-negara Teluk membentuk GCC (Gulf Coooperation Council) yang berangggotakan Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman dan Uni Emirat Arab, sedangkan negara-negara Arab konservatif membentuk ACC (Arab Cooperation Council) yang beranggotakan Mesir, Irak, Yaman dan Yordania.

Dalam krisis Teluk I ini, AS mendukung pihak Baghdad. Ini adalah kesempatan AS untuk membalas dendam kepada Iran yang telah mempermalukannya dengan aksi penyanderaan 52 staf kedutaan besar AS di Teheran oleh sejumlah mahasiswa revolusioner pada November 1979. AS juga menggandeng sekutu-sekutu Baratnya untuk membela Baghdad.
Konstelasi konflik juga terjadi di bagian lain Timur Tengah seperti di Lebanon dan Palestina. Lebanon dan Palestina memang tidak berbatasan langsung dengan Iran, namun ini tidak menghalangi Iran untuk ”campur tangan” dalam konflik di kedua wilayah ini. Perang saudara di Lebanon meletus pertama kali pada April 1975 antara golongan Muslim melawan golongan Kristen. Akan tetapi pada perkembangannya, konflik cenderung terjadi antarsesama golongan Muslim dan sesama golongan Kristen.

Keterlibatan Iran dalam konflik Lebanon adalah karena alasan ideologis-politis. Iran banyak memberikan dukungan atas perjuangan kaum Syi'ah di Lebanon yang walaupun mayoritas tetapi diperlakukan tidak adil oleh pemerintah Beirut yang didominasi oleh golongan Maronit dan Islam Sunni. Ketika terjadi eskalasi konflik, dukungan kuat Iran tertuju kepada Hizbullah dan Amal Al-Islam. Kedua milisi bersenjata ini adalah yang garis perjuangannya konsisten pada nilai-nilai Islam Syiah.

Hizbullah adalah kelompok yang dibentuk oleh Sayyid Muhammad Hussein Fadhlalah. Gerakan yang sekarang dipimpin oleh Sayyid Hasan Nashrallah ini memperoleh dukungan dana dan perenjataan dari Teheran, sehingga pada saat ini Hizbulllah menjelma menjadi milisi bersenjata terkuat di Lebanon. Pada Juni 1975, Imam Syiah Lebanon, Ayatullah Musa Al-Sadr mendirikan Harakat Al-Mahrumin. Gerakan ini kemudian membentuk sayap militer Amal (Afwaj Al-Muqawamah Al-Lubnaniyah). Setelah Imam Musa wafat pada tahun 1978, Amal terpecah menjadi dua, yaitu Amal pimpinan Nabih Berri yang berorientasi nasionalis-sekular dan Amal Al-Islam pimpinan Hussein Al-Musawi yang ”fundamentalis-Islam” . Di samping itu, Iran juga mendukung beberapa kelompok perlawanan lain seperti Jihad Islam, Organisasi Keadilan Revolusioner (keduanya berpaham Syi'ah), dan Tauhid (Sunni).

Selain Iran, Suriah dan Israel juga turut andil dalam konflik Lebanon. Suriah menjadi penyokong milisi Amal dan Druze. Sedangkan Israel bersekutu dengan Partai Nasional Liberal (NLP) dan SLA (South Lebanon Army). Di samping itu, Israel sering kali terlibat pertempuran langsung dengan milisi-milisi Islam. Pada Juli 2006, misalnya, Israel menyerbu markas-markas Hizbullah di Lebanon Selatan.

Sejak runtuhnya rezim Saddam Hussein di Irak tahun 2003, Iran adalah satu-satunya negara Timur Tengah yang konsisten dan aktif mendukung perjuangan bangsa Palestina. Teheran sangat mendukung kelompok-kelompok perjuangan "garis keras" Palestina seperti Hammas dan Jihad Islam. Sementara itu negara-negara Arab sejak Perang 6 Hari Juni 1967 bersikap kompromistis-individualis dalam menghadapi Israel. Mesir, misalnya, yang pada waktu pemerintahan Gamal Abdul Nasser (1954-1970) menjadi pemimpin negara-negara Arab dalam beberapa kali perang melawan Israel, akhirnya "menyerah" ketika Presiden Mesir Anwar Sadat (1970-1981) menandatangani Perjanjian Damai Camp David dengan Israel pada tahun 1979 untuk mengakui eksistensi negara Israel dengan "imbalan" mendapatkan kembali Gurun Sinai. Demikian halnya dengan negara-negara Arab Teluk yang semuanya adalah sekutu dekat AS.

Kebangkitan Syiah di Irak

Irak adalah negara tetangga Iran yang 60-65% penduduknya berpaham Syiah, namun politik dan pemerintahannya selalu dikuasai oleh kaum Sunni. Bahkan sejak Saddam Hussein berkuasa, represi pemerintah terhadap kaum Syiah semakin meningkat. Pada tahun 1980, misalnya, pemimpin Syiah Irak, Imam Ayatullah Baqir Al-Shadr, dihukum mati bersama keluarga dan sejumlah pengikutnya. Oleh karena itu, banyak sekali rakyat dan pemimpin Syiah Irak yang melarikan diri ke Iran untuk mencari perlindungan, dan menjadikan Iran sebagai tempat pembentukan dan basis gerakan subversif terhadap rezim Saddam Hussein. Paling tidak ada empat kelompok oposisi Syiah Irak yang berbasis di Teheran, yaitu SAIRI (The Supreme Assembly of the Islamic Revolution in Iraq), Partai Dakwah Islam, Al-Mujahidin dan Organisasi Aksi Islam. Hal ini kemungkinan karena kedua negara saling berbatasan, serta adanya ikatan keagamaan sebagai sesama pemeluk mazhab Syiah Itsna Asy’ariyah (Syiah Dua Belas Imam) .

Tumbangnya rezim Saddam Hussein mengakhiri penderitaan kaum Syiah Irak dari represi rezim tersebut, namun menghantarkan pada ancaman baru yang lebih besar, yakni Amerika Serikat. Keberadaan AS sebagai hegemon baru di Irak menjadi musuh bagi para kelompok oposisi dan sayap militernya yang dulu menentang Saddam Hussein, baik yang berbasis Sunni maupun Syiah.

Di antara sekian banyak gerakan yang ada, yang paling keras melawan pasukan AS di Irak adalah milisi bersenjata Syiah Tentara Mahdi (Jaisy Al-Mahdi) yang dipimpin oleh Mullah Moqtada Al-Sadr. Tentara Mahdi yang mendapat dukungan penuh dari Teheran memulai perang melawan pasukan AS dan sekutunya sejak tahun 2004. Bahkan perjuangan mereka kini mendapat restu dari pemimpin tertinggi Syiah Irak, Ayatullah Ali Al-Sistani (sebelumnya Al-Sistani mendukung pemerintahan koalisi), serta dukungan dari semua kelompok perlawanan Syiah, Kurdi dan Sunni.

Peta Pertahanan Iran

Prinsip politik luar negeri Iran pada era awal revolusi adalah La Syarqiyyah, La Gharbiyyah (tidak timur, tidak barat). Akibat penerapan prinsip tersebut, Iran diisolasi oleh ”dunia internasional” atas propaganda AS. Hanya Suriah dan Libya yang sejalan dengan Iran dalam perjuangan menentang AS. Suriah dan Libya mendukung Iran dalam menghadapi aliansi Irak, AS, Uni Soviet, Barat dan Arab dalam Perang Teluk I. Setelah Perang berakhir, Sang Pemimpin Besar Revolusi Islam, Ayatullah Khomeini, wafat. Sejak itu Iran telah beberapa kali melewati suksesi kepemimpinan, namun warna politik luar negeri Iran tidak mengalami perubahan yang substantif. Iran hingga kini masih tetap anti-AS dan anti-Israel.

”Ekspor” revolusi merupakan proyek utama pemerintahan revolusioner Iran. Segitiga konflik Timur Tengah yakni Lebanon, Palestina dan Irak menjadi target utama Iran dalam memberikan dukungan dan fasilitas bagi gerakan-gerakan perlawan revolusioner. Di Lebanon dan Irak, faktor ideologis-politis mendasari sikap andil Teheran dalam perjuangan milisi-milisi Syiah seperti Hizbullah dan Amal Al-Islam melawan pemerintahan sekuler-represif dan juga Israel. Sedangkan di Palestina, yang mendasari kegigihan Iran membantu perjuangan bangsa Palestina adalah semangat persatuan sebagai ummah, yakni ikatan sebagai sesama umat Islam. Dengan semangat ini pula, Iran lebih jauh juga terlibat dalam pergolakan-pergolakan Islam di belahan bumi lain seperti di Bosnia, Afghanistan, Aljazair, Bahrain, dan Arab Saudi.

Prinsip La Syarqiyyah, La Gharbiyyah dan kebijakan ekspor revolusi bukanlah semata sikap pragmatis kaum revolusioner Iran, namun ini adalah strategi brilian dalam membangun citra dan peta pertahanan di masa depan. AS yang telah sekian lama menaruh dendam terhadap Iran seperti kehabisan akal untuk menghancurkan negeri kaum Mullah ini. Embargo militer, ekonomi, pembekuan aset Iran di luar negeri dengan atau tanpa Resolusi DK PBB, misalnya, tidak mampu menjegal Iran agar menghentikan proyek nuklirnya. Kalau pun akhirnya AS terpaksa menggempur Iran, maka tidak menutup kemungkinan poros Iran-Suriah-Libya akan kembali bangkit. Iran juga dapat memainkan kartu Hizbullah, Amal Al-Islam, Hammas, Jihad Islam dan Tentara Mahdi. Sebagai gambaran, dalam perang Juli 2006 antara Israel-Hizbullah di Lebanon Selatan, Hizbullah berhasil memukul mundur pasukan Israel. Sehingga untuk sekarang ini, Iran nampaknya masih terlalu sulit untuk dilumpuhkan, bahkan bagi AS sekalipun. Iran kini dapat menuai apa yang dulu pernah ditanamnya, kapan pun itu diperlukan.

Daftar Pustaka

Buku
Kazhim, Musa & Alfian Hamzah, Iran: Skenario Penghabisan, Jakarta: Ufuk Press, 2007.
Labib, Muhsin, Ibrahim Muharam, Musa Kazhim, Alfian Hamzah, Ahmadinejad: David di Tengah Angkara Golath Dunia, Jakarta: Penerbit Hikmah (PT Mizan Republika), 2006.
Mubah, A. Safril, Menguak Ulah Neokons: Menyingkap Agenda Terselubung Amerika dalam Memerangi Terorisme, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
Rahman, Mustafa Abd., Iran Pasca Revolusi: Fenomena Pertarungan Kubu Reformis dan Konservatif, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
Setiawati, Dra. Siti Mutiah, M.A. (ed), Irak di Bawah Kekuasaan Amerika: Dampaknya Bagi Stabilitas Politik Timur Tengah dan Reaksi (Rakyat) Indonesia, Yogyakarta:PPMTT IHI FISIPOL UGM, 2004.
Shihab, M. Quraish, Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?: Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran, Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2007.
Sihbudi, M. Riza, Bara Timur Tengah: Islam, Dunia Arab, Iran, Bandung: Penerbit Mizan, 1993.
--------------------, Eksistensi Palestina di Mata Teheran dan Washington, Bandung: Penerbit Mizan, 1992.
--------------------, Profil Negara-Negara Timur Tengah (Buku Satu), Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995.

Jurnal

GLOBAL: Jurnal Politik Internasional, Vol. 9, No.2, Desember 2007-Mei 2008. Diterbitkan oleh Depertemen Hubungan Internasional FISIP UI.
------------------------------------------------, 1991. Diterbitkan Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

GADJAH MADA

Bagian 1

HIDUP YANG PENUH PERJUANGAN UNTUK MELAKSANAKAN PERSATUAN TUMPAH DARAH DAN NEGARA

Asal usus Gadjah Mada semuanya dilupakan dengan lalim oleh sejarah. Barangkali keadaan itu selaras pula dengan perbawa dan nasib Gadjah Mada. Dia tidak bertopang pada darah turunan, dan namanya terpaku dalam lembaran emass sejarah karena tujuan hidup yang tinggi dan maju kedepan atas tenaga usaha sendiri.

Menurut kepercayaan orang Bali, seperti tertulis dalam kitab Oesana Djawa Gadjah Mada itu dilahirkan di Pulau Bali dan pada suatu ketika pindah ke Majapahit. Menurut cerita itu juga Gadjah Mada tidak mempunyai ayah dan ibu melainkN terpancar dari buah kelapa sebagai penjelmaanSang HIang Narajana keatas dunia.

Tetapi berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan Gadjah Mada diperkirakan dilahirkan pada tahun 1300 disekaitar aliran sungai Berantas.

Gadjah Mada juga memepunyai beberapa nama lain seperti Empu Mada, Djaja Mada atau Dwirada Mada, menurut agama namanya adalah Lembu Muksa sebagai penjelmaan Maha Dewa Wisnu. Gadjah Mada artinya gajah yang galak-tangkas dan namanya waktu kecil tidak diketahui hingga sekarang.

Lebih dari empat puluh tahun Gadjah Mada berjuang dan bekerja segenap waktu untuk persatuan dan kepentingan negara. Dalam kitab Pararaton dijelaskan tentang perjalanan hidup Gadjah Mada secara garis besar. Pada tahun 1364 Gadjah Mada meninggal dunia dan tidak diketahui dimana jasadnya. Ada yang mengatakan di Majapahit ada pula yang mengatakan menenggelamkan diri di laut.

Bagian 2

TURUN NAIKNYA NEGARA MAJAPAHIT SEJAK LAHIR SAMPAI RUNTUHNYA DENGAN GADJAH MADA DIPUNJAK KEBESARAN (1292-1365)

Setelah tujuh puluh tahun  lamanya kerajaan Singasari berdiri (1222-1292), kerajaan Singasari pun runtuh karena serangan hebat dari pihak Kediri. Maka setelah hampir du tahun lamanya Indonesia mengalami zaman pancaroba akhirnya kerajaan Majapahit pun berdiri. Dalam kitab Pararaton disebutkan asal usul nama Majapahit dengan sebuah cerita bahwa pada suatu hari karena kekurangan makanan ada seseorang yang hendak memeakan buah pohon madja yang daunnya berduri, tetapi ternyata rasanya pahit dan dibuanglah buah itu. Tempat dimana buah itu dibuang kemudian diberi nama Majapahit. Cerita ini berisi perumpamaan bahwa Majapahit didirikan atas pahit getirnya usaha rakyat. Majapahit dinamai juga Wilwatikta.

Pada suati hari utusan dari Tiongkok mendapat penghinaan dari Raja Kertanegara yaitu dengan dilukai wajahnya. Karena hal itu datanglah bala tentara raja Tiongkok yang bernama Kubilai Kan yang akan membalasnya.tetapi pada tahun 1293 saat mereka datang ternyata raja Kertanegara telah meninggal tetapi mereka tidak mengetahuinya.

Kubilai Kan dikepalai oleh tiga orang jendral, yaitu Che-pi, Ji-k’o-mi-so dan Kau Hsing (1292). Diperjalanan orang-orang Tiongkok itu juga terkena hasut Widjaya sehingga mereka malah menyerang Raja Kediri (Djajakatoeang) dan raja Kediri pun kalah. Lalu setelah berhasil orang-orang Tiongkok itu malah dibunuh oleh Widjaya dengan pertolongan orang Daha dan Majapahit sendiri sehingga setelah perkelahian yang penuh seluk beluknya ini Widjaya lah yang keluar sebagai pemenang. Djajakatoeang jatuh ketangan Widjaya di Djoenggaloeh (Oejoeng Galoeh), dan setelah mengarang suattu kitab bernama Kidoeng Woekir Polaman lalu meninggal dunia, mungkin karena dibunuh. Semenjak saat itu hilanglah kerajaan Daha-Kediri dan berdirilah Majapahit, Widjaya menjadi raja dan bergelar Kertaradjasa Djawardana. Kertaradjasa mempunyai tiga orang anak dua prempuan dan satu laki-laki. Yang sulung diangkat jadi raja Putri Kahuripan (Djiwana), dan yang bungsu jadi Raja Putri Daha (Kediri). Dan ananda Dara Petak menjadi Raja Majapahit dengan nama Djajanegara.

Selama Djajanegara memimpin keadaan negeri tidak aman, banyak terjadi pemberontakan. Hingga pada suatu saat seseorang bernam Koeti berani dan berhasil mengusir Djajanegara dari Majapahit, sehingga raja terpaksa melarikan diri ke Babander dengan ditemani Gadjah Mada (1319). Atas kecerdikan Gadjah Mada Djajanegara dapat menjadi raja kembali dan Gadjah Mada kemudian diangkat menjadi patih tanah Kahuripan (1321), setelah itu berkuasa di Daha dan dalam atahun 1331 dia dijadikan Mangkubumi di Majapahit.

Bagian 3

GADJAH MADA MELANGKAH DENGAN KEBIJAKSANAAN TUMPAHAN DARAH KEDALAM USAHA NEGARA (1319-1331)

Pengabdian Gadjah Mada kepada negara pertama kali dimulai saat dia menjadi prajurit. Sesudah mendapat kemenangan dalam berperang kemudian dia diangkat menjadi kepala daerah. Dalam waktu 11 tahun (1319-1330) dia selalu mendapat perhatian dari pusat pemerintahan, sehingga karena keberanian dan kebijaksanaan memerintah dia berpindah ke pusat pemerintah dengan menjabat jawatan yang sangat tertinggi dalam seluruh negara. Tahun 1319 Gadjah Mada di Majapahit sebagai bayangkara dan pada tahun itu pula terjadi suatu pemberontakan yang hebat dan mengguncangkan kerajaan.

Setelah negeri aman, Gadjah Mada terbukti dengan segala keberanian hati dan kecerdaan otak menjalankan usaha dengan berhasil.

Karena dipandang cakap dan berani, maka setelah dua tahun Gadjah Mada lalu dipindahkan dari Kediri dan diangkat menjadi Patih Daha disekitar Malang untuk menggantikan Artja Tilam yang baru saja meninggal.

Bagian 4

GADJAH MADA MENJADI PATIH MANGKUBUMI DAN PERDANA MEMTERI NEGARA (1331)

Setelah beberapa lamanya sesudah api pemeberontakan Sadeng dipadamkan, kemudian Gadjah Mada diangkat menjadi Patih Majapahit yang dengan sendirinya juga menjadi mangkubumi. Patih Majapahit disebut juga patih Kediri-Djenggala, maksudnya patih mangkubumi yang menguasai seluruh negara Majapahit. Dengan menaiki angkatan-negara yang tinggi itu, maka patih mangkubumi Gadjah Mada mendapat kekusaan yang luas. Setelah beberapa lama lalu dia diangkat menjadi perdana menteri yang mengepalai kementerian negara.

Bagian 6

PERHUBUNGAN ANTARA ADITIAWARMAN DENGAN GADJAH MADA DAN ORANG BESAR DISEKELILING MEREKA (1325-1343)

Dintara bangsawan dan ahli negara ada seorang nusantara yang membantu Gadjah Mada namanya Aditiawarman. Dalam keadaan genting pada tahun 1331, yang menaikkan Gadjah Mada ke pusat pemerintahan, maka tiba-tiba dengan tangkas Aditiawarman mengepung dan menundukan Sadeng tempat kaum pemberontak berkumpul. Karena hal itu kaum pemberontak pun dapat ditundukan dan negeri kembali damai. Karena tindakan itu pula Artja Tadah dapat menyerahkan kekuasaannya kepada Gadjah Mada dan Gadjah mada pun diangkat menjadi Patih Mangkubumi.

Beberapa waktu sesudah tahun 1343 Aditiawarman meninggalkan Majapahit dan kembali ke kempung halaman Minangkabau dengan memindahkan pusat kerajaan dari darmasraja (Sidjoendjoeng) ke kaki gunung merapi di tepi Batang Bengkawas. Persahabatan yang pada awalnya baik dengan ahli-ahli politik Gadjah Mada pada tahun1343 berubah menjadi dingin dan sesudah tahun 1345 sudah menjadi saling segan-menyegani.

Pada tahun 1351 setelah Hayam Wuruk naik tahta Gadjah Mada diberi kuasa memperbaiki candi di dekat Singasari, yang memperingati Kertanegara (1268-92), yang mati terbakar di dalam keratin bersama-sama dengan patih dan beberapa orang agama. Keadaan ini memperingatkan kenang-kenangan raja kepada kerajaan Singasari yang telah runtuh, dan pada kesetiaan hati Gadjah Mada kepada daerah Malang yang mengikat hatinya sejak dari muda hingga hari tua.